Forum Masyarakat Jawa Timur Pada Hari Selasa 18-08-2020 Jam 8 Pagi Melaksanakan Apele Siaga Jagae Pancasila


Jawa Timur, ZonaXpose.com - Kegiatan ini di lakukan sebagai bentuk penyikakan terhadap perkembangan politik di tanah air yang telah semakin jauh melenceng dari arah dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945

Perang konsepsi Pemikiran telah melanda bangsa Indonesia, konsepsi kita tentang berbangsa dan bernegara telah di ubah sehingga kewaspadaan kita berkurang.

Yang sebenarnya ancaman kita anggap bukan lagi  ancaman  misalnya Ideologi Komunis, yang lawan di jadikan teman, sementara kawan malah di jadikan lawan.

Dalam Apel siaga Jaga Pancasila di bacakan pernyataan sikap oleh sdr Agus Maksum dari Presidium pusat Studi Rumah Pancasila sbb : 

*PERNYATAAN SIKAP*
*FORUM MASYARAKAT JAWA TIMUR*
*MENYIKAPI RUU HIP DAN RUU BPIP*

Elemen Masyarakat Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jawa Timur, setelah mencermati seksama perkembangan politik yang terjadi akhir-akhir ini yang berpotensi membelah bangsa, memecah belah NKRI, meruntuhkan konsensus kebangsaan oleh para pendiri bangsa, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Menolak penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara Republik Indonesia dan hanya mengakui tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari lahir Dasar Negara Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 barulah merupakan wacana dalam rapat pembahasan falsafah dan dasar negara oleh para pendiri bangsa.

2. Kami mencermati, bahwa penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni telah menjadi sumber kegaduhan dan pertentangan di masyarakat yang berpotensi memecah belah kesatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu, meminta kepada Presiden RI untuk mencabut Kepres No. 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

3. Upaya untuk mengangkat rumusan Pancasila 1 Juni yang secara terselubung digunakan untuk menafsirkan rumusan Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, sebagaimana yang terdapat dalam draf RUU HIP maupun yang dimuat dalam konsideran draf RUU BPIP, adalah bentuk makar konstitusi yang mengancam eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Meminta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menuntut secara hukum terhadap para pelaku makar konstitusi, karena tindakannya telah mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dengan demikian diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi yang lain sehingga tidak terjadi hal serupa di kemudian hari.

5. Menuntut pembubaran terhadap Partai Politik dan Organisasi massa yang terbukti mempunyai niat  untuk melakukan makar konstitusi. Hal ini secara jelas dapat dicermati dalam Anggaran Dasar Parpol dan Ormas tersebut.

6. Kami juga memandang bahwa penafsiran Pancasila yang sah dan otoritatif adalah sebagaimana terdapat dalam  pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Pancasila tidak membutuhkan tafsir baru. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 UU No. 12 tahun 2011.  

7. Jika RUU HIP ataupun RUU BPIP dipaksa untuk ditetapkan, secara nyata telah mendegradasi Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara serta bertentangan dengan tertib hukum di Indonesia yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan

8. Kami juga memandang bahwa lembaga yang otoritatif memasyarakatkan konsensus Nasional : Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga yang dibentuk oleh rakyat melalui pemilu, hal ini juga ditegaskan dalam pasal 5 UU No. 17 tahun 2014. 

Adanya lembaga baru seperti BPIP adalah wujud institusionalisme radikal, pemborosan keuangan negara, sumber pertentangan baru, dan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Karena itu, FORUM MASYARAKAT JAWA TIMUR  menolak tegas keberadaan BPIP dan menolak RUU BPIP, serta meminta kepada Pemerintah untuk mencabutnya.

9. Mendorong rakyat Indonesia untuk mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara secara cerdas dan kritis sebagai tugas-tugas demokratis yang tidak boleh selesai di bilik suara.

Surabaya, tanggal 18 Agustus 2020
Yang menyatakan sikap

FORUM MASYARAKAT JAWA TIMUR


1. DHD Badan Pembudayaan Kejuangan 1945 provinsi Jawa Timur.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur
3. Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jawa Timur
4.Rumah Pancasila
5.Pendidikan Tinggi Dakwah Islam Jawa Timur
 6. Dll

ZonaXpose.

Post a comment

0 Comments